Indonesia dalam dekapan tangan-tangan kapitalis internasional sepertinya sudah semakin jelas dengan terang-terangan dan terlegitimasi oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 103 Tahun 2015 Tentang Hunian dan revisi Undang-undang tentang ormas dengan tegas pula membuka sepenuh-penuhnya keterlibatan asing.
Hegemoni tidak lagi cukup dilakukan oleh kapitalis asing di Indonesia. Keterlibatan langsung dalam setiap interaksi ekonomi tidak memuaskan...
ELANG PURBAKALA
Penampakan terindah lukisan karya cipta alam.
SENJA KALA DEMOKRASI INDONESIA
Senja Kala Demokrasi pembalikan rezim demokratis, Hukum sebagai panglima menjadi Rezim Otoritarian Belah Bambu. Rezim Hoax dengan berbasis PHP untuk tetap menilai pada tingkat rating publisitas.
PPP Karya Menteri Hukum Dan HAM RI
Suatu kemustahilan seorang pembantu bertindak tanpa peran Si Tuan, siapakah sang Tuan bisa saja Dia, Anda, dan Mereka. Yakinlah apabila hak akan tetap hidup sebagai kebenaran sejati.
Our Brands
Brands produk Perusahaan PT. Dartinata Adibatara Sejahtera Group yang bergerak dibidang multi sektor kebutuhan masyarakat.
PEKERJAAN PERNAH
Peningkatan jalan Lintas Timur Duri dilanjutkan setelah sekian kali berganti sub kontraktor. Cerita panjang bekerja dengan salah satu BUMN sebagai Main Kontraktor.
Kamis, 15 Desember 2016
Kamis, 08 Desember 2016
Ada Apa Dengan Pajak Google Indonesia ?
Google Indonesia dipaksa membayar pajak pada pemerintah indonesia merupakan keharusan yang tidak dapat dihindari oleh Perusahaan pencari terbesar dunia ini. Penyelesaian persoalan tersebut akan sangat mudah ketika adanya keinginan dari kedua belah pihak untuk saling duduk bersama agar ditemukan solusi bersama. Term "Dipaksa" diatas adalah gambaran berlarut-larutnya penyelesaian persoalan Pajak Google Indonesia.
Persoalan Pajak di Indonesia...