ELANG PURBAKALA

Penampakan terindah lukisan karya cipta alam.

SENJA KALA DEMOKRASI INDONESIA

Senja Kala Demokrasi pembalikan rezim demokratis, Hukum sebagai panglima menjadi Rezim Otoritarian Belah Bambu. Rezim Hoax dengan berbasis PHP untuk tetap menilai pada tingkat rating publisitas.

PPP Karya Menteri Hukum Dan HAM RI

Suatu kemustahilan seorang pembantu bertindak tanpa peran Si Tuan, siapakah sang Tuan bisa saja Dia, Anda, dan Mereka. Yakinlah apabila hak akan tetap hidup sebagai kebenaran sejati.

Our Brands

Brands produk Perusahaan PT. Dartinata Adibatara Sejahtera Group yang bergerak dibidang multi sektor kebutuhan masyarakat.

PEKERJAAN PERNAH

Peningkatan jalan Lintas Timur Duri dilanjutkan setelah sekian kali berganti sub kontraktor. Cerita panjang bekerja dengan salah satu BUMN sebagai Main Kontraktor.

Kamis, 15 Desember 2016

INDONESIA ?



Indonesia dalam dekapan tangan-tangan kapitalis internasional sepertinya sudah semakin jelas dengan terang-terangan dan terlegitimasi oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 103 Tahun 2015 Tentang Hunian dan revisi Undang-undang tentang ormas dengan tegas pula membuka sepenuh-penuhnya keterlibatan asing.

Hegemoni tidak lagi cukup dilakukan oleh kapitalis asing di Indonesia. Keterlibatan langsung dalam setiap interaksi ekonomi tidak memuaskan para kapital ini mereka ingin memasuki hingga kesendi-sendi sosial indonesia. Perihal loncatan para pemodal ini terperangah untuk klas menengah indonesia. Dimana klas menengah paling cepat merasakan desakan para kapital asing ini.

Langkah pertama yang terasa adalah swap vendor base transceiver station (BTS) telkomsel dari Motorola (Amerika) ke Huawei (Tiongkok). perusahaan teknologi komunikasi tiongkok ini pertama dirasakan melakukan minggari tenaga kerja dari tiongkok daratan ke Indonesia. Dimana pegawai dalam pekerjaan BTS boleh dikatakan total dari tiongkok. Selidik punya selidik pekerja huawei ribuan bermukim di apartement Mall Taman Anggrek, bagaimana dengan orang Indonesia ?.

Masuknya pekerja kasar asing kekinian telah banyak masyarakat indonesia ketahui hingga level gress root sehingga dikatakan bahwa telat dalam penanganan adalah kalimat "apologia" terburuk karena menggambarkan masyarakat indonesia senang akan dibohongi atau sedikit dikatakan oleh para penguasa bahwa rakyat indonesia 'bodoh'. 

Pertanyaan kenapa terjadi akan terjawab oleh pemimpin nasional kekinian yang sangat bijak adalah dengan revolusi mental menghadapi Masyarakat Ekonomi Asia. Pasar bebas asia sehingga tidak dapat dibendung lagi para pekerja asia berdatangan, untuk melabuhkan tenaga dan pikiran mereka dinegara indonesia. Oleh karena itu menurut pemimpin nasional yang sedang melakukan reviolusi mental bahwa rakyat indonesia harus siap. 

Setiap pemberitaan telah banyak mengungkap adanya tindakan para pekerja asing yang saat ini hingga level terbawah menjadi petani. Bahwasannya adalah merupakan tindakan kriminal bukan sekedar sekilas kita bisa pahami. Bahwa ada agenda besar dalam pengambil alihan dengan melakukan pemiskinan nasional. pengambil alihan segala yang bersifat strategis dan melakukan gerakan-gerakan pembikinan kelaparan yang akan diselubungi oleh kucuran-kucuran dana. Padahal nenek moyang kita sudah ingatkan "berilah kail jangan umpan", jadi beginilah yang akan terjadi saat segala yang strategis sudah beralih tangan maka telahlah menyadari. Marilah menangis darah karena tangisan bombay tidak ada lagi, bombay sudah jadi milik asing.

Menyedihkan dikala kembali membaca pembukaan Undang-undang Dasar 1945 dimana roh negara Indonesia termaktub dalam pembukaan UUD 1945. Ada distorsi cara pandang penguasa atas tujuan negara ini berdiri, ada sesat pikir yang semakin dalam atas kekuasaan dibangun dari pondasi subjektif. 

Masih adakah Indonesia ?  Bapak Revolusi Mental akan menjawab dengan moncong-moncong putih dan todongan senjata menguasai jeruji.

       

Kamis, 08 Desember 2016

Ada Apa Dengan Pajak Google Indonesia ?


Google Indonesia dipaksa membayar pajak pada pemerintah indonesia merupakan keharusan yang tidak dapat dihindari oleh Perusahaan pencari terbesar dunia ini. Penyelesaian persoalan tersebut akan sangat mudah ketika adanya keinginan dari kedua belah pihak untuk saling duduk bersama agar ditemukan solusi bersama. Term "Dipaksa" diatas adalah gambaran berlarut-larutnya penyelesaian persoalan Pajak Google Indonesia. 
Persoalan Pajak di Indonesia tidak sepenuhnya dapat dikatakan kesalahan Google indonesia. Beberapa faktor yang menjadi sebab keengganan wajib pajak untuk menaati kewajiban tidak dapat di kesampingkan. Faktor-faktor bukan aksioma namun penulis berusaha ambil objektif dari setiap kasus-kasus pajak di indonesia, disamping itu penulis sebagai wajib pajak mempunyai cerita tersendiri berdasarkan pengalaman.
Faktor diduga sebagai kesulitan bagi Ditjen Pajak Indonesia untuk melakukan tagihan :
1. Kebersihan
2. Keamanan
3. Keberlanjutan
Faktor diatas adalah kesimpulan penulis atas kesulitan Wajib Pajak (WP) memenuhi kewajiban.

Kebersihan :
Persepsi umum masyarakat indonesia yang berakumulasi kepada warga dunia bahwa pemerintah indonesia masih dikelilingi oleh persoalan korupsi yang mendarah daging. Persoalan persepsi korupsi digambarkan jelas terindikasi banyak berada di sektor pajak. Peristiwa korupsi terungkap oleh orang atau oknum pajak yang sangat pantastis bagian terkecil. Dianalogikan bagaikan puncak gunung es masih banyak lagi didasar, hanya permukaan sedikit saja dapat terungkap. 
Tantangan terberat adalah memperbaiki citra yang tertanam dalam seperti analogi diatas. Tindakan Ditjen Pajak dalam meningkatkan penghasilan dari pajak harus selalu berganda dalam artian kedalam dan keluar. 

Keamanan :
Wajib pajak menjadi sangat aktif ketika Dirjen Pajak mampu memberikan jaminan keamanan terhadap kerahasian Wajib Pajak. Sebagaimana dapat di contoh pada perbankan adanya jaminan terproteksi data nasabah. Dari hal tersebut dapat secara kontan membuat Wajib pajak melaksanakan kewajiban sebagaimana telah diatur dalam peraturan. 
Saat petugas pajak mendatangi Wajib Pajak yang patut diduga melakukan perbuatan penghindaran pajak salah satu bentuk ajakan atau memberikan peluang namun itupun sebagai bukti tidak aman data wajib pajak. 

Keberlanjutan :
Sistem perpajakan yang aman dari pergantian penguasa ini yang dimaksud keberlanjutan. Kepastian merupakan terpenting sehingga tidak menjadi dinamis mengikuti pergantian penguasa. kepastian keberlanjutan disini bukan menyangkut kebijakan besar atau kecil serta potongan-potongan namun dimana sistem yang berjangka panjang untuk menjamin para Wajib Pajak.

Pertimbangan diatas  dapat menjadi pertimbangan bagi Ditjen Pajak serta Google Indonesia untuk melakukan pemenuhan kewajiban sebagai perusahaan yang berada di Indonesia.
luvne.com ayeey.com cicicookies.com mbepp.com kumpulanrumusnya.com.com tipscantiknya.com